Sanksi DKPP Terdahap Para Pimpinan KPU Tak Berdampak Apapun kepada Pasangan Prabowo – Gibran

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangan Calon Presiden, Prabowo Subianto bersama Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

Pasangan Calon Presiden, Prabowo Subianto bersama Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

INFOUPS.COM – Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat soal sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Menurutnya keputusan itu itu tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka.”

“Eksistensi sebagai “legal subject” Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta ‘legitimate’,” kata Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu:

Pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Baca artikel lainnya di sini :  Prabowo Subianto Berenca Beri Dana Abadi untuk Bantu Pelaku Budaya Indonesia Melestarikan Budaya

Kedua, bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi “a quo” tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

Lihat juga konten video, di sini: Tren Terus Naik, Hasil Survei Poltracking Ungkap Elektabilitas Prabowo-Gibran di Jatim Capai 60,1 Persen

“Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.”

“Tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Fahri.

Baca Juga:

Teuku Ryan Pastikah Hadiri Sidang Perdana Gugatan Cerai Ria Ricis, Kuasa Hukum Sebut Upaya Rujuk dan Damai

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Prabowo Subianto Nyoblos di Tempat Pemungutan Suara 033 Bojong Koneng, Bogor Berpose Salam Dua Jari

Hadapi Hoaks Pengadaan Pesawat Jet Mirage, Kemhan RI Tunjuk Pengacara Hotman Paris Hutapea

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik.

Dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy’ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

“Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu,” kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya.

Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

“Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja,” tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Sapulangit.com dan Helloseleb.com

Berita Terkait

Dari Raffi Ahmad, Dewa 19 hingga Wika Salim, Sederet Artis Ternama Meriahkan Kampanye Akbar Prabowo – Gibran
Sebelum Joget di Panggung di Sidoarjo, Jawa Timur, Capres Prabowo Subianto Mohon Izin ke Kiai
Prabowo Subianto akan Buat Sekolah Unggulan di Langowan, Minahasa, Sulut, Jadi Presiden atau Tidak
Buka Politeknik Pertahanan di Atambua, Cerita Prabowo: Proporsi Mahasiwa Perempuan Lebih Besar
VIDEO – Atasi Kekurangan 140.000 Dokter, Prabowo Sekolahkan 10.000 Calon Dokter dan Tingkatkan Fakultas Kedokteran
Prabowo Subianto di Malang, Seru-seruan Joget Bareng Denny Caknan hingga Terima Hadiah dari Warga
Prabowo Subianto Disebut Sebagai Putra Terbaik Bangsa oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono
Paket Press Release dengan Konten Politik, Kurang dari Rp3 Juta Mendapat Publikasi di 10 Media Online
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 13 Februari 2024 - 13:21 WIB

Hadapi Hoaks Pengadaan Pesawat Jet Mirage, Kemhan RI Tunjuk Pengacara Hotman Paris Hutapea

Selasa, 6 Februari 2024 - 15:51 WIB

Indira Chunda Thita Syahrul Putri, Putri Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:29 WIB

Halangi Proses Penyidikan Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk, Kejagung Tetapkan Tersangka Berinisial TT

Rabu, 24 Januari 2024 - 15:31 WIB

Serah Terima C-130J Super Hercules, Presiden Jokowi, Prabowo, KSAU dkk Kompak Pakai Jaket Bomber

Rabu, 24 Januari 2024 - 14:52 WIB

Fokus Siber Media Center Berikan CSR dalam Bentuk Program Pelatihan Jurnalistik untuk Pers Pelajar dan Mahasiswa

Rabu, 24 Januari 2024 - 13:34 WIB

Presiden Jokowi Ikut Memberikan Jawaban atas Isu Mengenai Prabowo Subianto yang Dikabarkan Sakit

Jumat, 19 Januari 2024 - 17:28 WIB

Soal Kabar Pengunduran Diri Sejumlah Menteri Kabinet Presiden Jokowi, Berikut Tanggapan Pihak Istana

Kamis, 18 Januari 2024 - 15:46 WIB

Para Selebriti Saksikan Prabowo Lepas Kapal RS TNI Bantu Palestina, Raffi Nagita hingga Happy Asmara

Berita Terbaru